FAQ

 

PESAN UTAMA:

  1. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41% apabila ada dukungan internasional.
  2. Pedoman Penyusunan RAD-GRK merupakan panduan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi daerah dalam upaya mencapai target penurunan emisi GRK nasional. Pedoman berisi penjelasan tentang keterkaitan RAN-GRK dengan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, pengorganisasian, langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD-GRK, sistematika RAD-GRK, dan matrik kegiatan yang perlu disusun.
  3. Permasalahan perubahan iklim merupakan masalah kita bersama sehingga diharapkan agar RAD GRK dapat mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah yang lebih ramah lingkungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Q

A

Pertanyaan Umum

Apa hubungan dan keterkaitan antara RAN-GRK dan RAD-GRK?

 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

RAD-GRK merupakan bagian dari RAN-GRK. Sehingga dalam pencapaian target nasional sebesar 26% dan 41% dari baseline BAU di tahun 2020, pemerintah daerah dapat berkontribusi untuk pencapaian target tersebut sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing daerah.

 

Apakah RAD GRK merupakan kegiatan RAN GRK yang dilakukan di daerah, atau RAD GRK merupakan tambahan dari kegiatan RAN GRK yang sudah ada dalam Perpres 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK

RAD GRK harus disusun berdasarkan potensi masing-masing daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dari masing-masing provinsi dan merupakan kegiatan baru yang belum terdapat dalam Perpres 61 Tahun 2011 untuk menghindari “double accounting” yang terjadi jika perhitungan penurunan emisi GRK nasional dengan memperhitungkan semua aksi mitigasi di tingkat nasional dan daerah dilakukan.

 

Jika RAD GRK merupakan tambahan dari kegiatan RAN GRK yang terdapat dalam Perpres 61 tahun 2011 yang mencatat kegiatan untuk mencapai target 26%, apakah itu berarti bahwa RAD GRK adalah kegiatan untuk pencapaian target nasional diatas 26%?

 

Tidak benar, Perpres 61 Tahun 2011 memberikan daftar kegiatan yang diindikasikan dapat mencapai target penurunan emisi GRK nasional sebesar 26%. Pada kenyataannya perlu dihitung kembali bagaimana RAN GRK dan RAD GRK dapat mencapai target nasional berdasarkan revisi aksi mitigasi di RAN GRK dan finalisasi RAD GRK dari tingkat daerah.

 

Apa yang dimaksud dengan baseline BAU?

 

Baseline BAU atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dalam kurun waktu yang disepakati (tahun 2010-2020).

 

Di dalam Perpres No.61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, Pasal 2, disebutkan bahwa kegiatan RAN GRK meliputi bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah di dalam RAD-GRK setiap daerah juga harus melaksanakan kegiatan di semua bidang tersebut ?

 

Tidak, pemerintah daerah dapat menyusun              RAD-GRK sesuai dengan potensi dan kewenangan masing-masing daerah.

Apa isi dari Pedoman Penyusunan RAD-GRK?

 

Pedoman berisi penjelasan tentang keterkaitan RAN-GRK dengan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah, pengorganisasian, langkah teknis dan jadwal penyusunan RAD-GRK, sistematika RAD-GRK, dan matrik kegiatan yang perlu disusun.

 

Berapa target penurunan emisi yang harus dicapai setiap daerah?

 

Pengalokasian target penurunan emisi dengan pendekatan topdown bukan merupakan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RAD-GRK. Diharapkan di dalam RAD-GRK, pemerintah daerah dapat mengusulkan aksi kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan sesuai dengan potensi daerahnya sehingga terlihat jumlah penurunan emisi GRK yang dapat dicapai.

 

Jika penurunan emisi GRK sudah mencapai target penurunan sebesar 26%, apa yang terjadi dengan penurunan emisi GRK daerah lainnya?

 

RAD-GRK merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK yang terdapat dalam RAD-GRK dapat berkontribusi untuk mencapai target penurunan emisi GRK nasional sebanyak 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Jika target penurunan emisi GRK sebanyak 26% telah dicapai, aksi penurunan emisi GRK daerah lainnya yang berpotensi signifikan dalam penurunan emisi GRK nasional dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan internasional sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi GRK sebesar 41%.

 

Apakah akan ada alokasi dana dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan RAD-GRK?

 

Penyusunan  dan pelaksanaan RAD-GRK harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), oleh karena itu diharapkan alokasi dana masuk di dalam Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD). Namun demikian, saat ini Bappenas bersama dengan Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan program insentif bagi daerah yang aktif dalam menyusun rencana aksi tersebut.

 

Apakah hubungan dan keterkaitan antara Perpres No.61 tahun 2011 tentang RAN-GRK dengan Perpres No.71 tahun 2011 tentang Inventarisasi  Emisi GRK

 

Pelaksanaan Perpres No. 71/2011 akan mendukung Perpres No.  61/2011 dalam hal perhitungan penurunan emisi GRK dari rencana aksi. Hasil inventarisasi GRK berdasarkan Perpres No. 71/2011 harus digunakan sebagai input untuk pembentukan baseline BAU. Pencapaian implementasi RAD GRK akan diukur secara periodic dengan inventarisasi GRK berdasarkan Perpres No. 71/2011.

 

Apa yang harus  dilakukan jika target penyusunan RAD-GRK daerah selama 12 bulan tidak dapat tercapai?

 

Di dalam Perpres No.61/2011 tidak disebutkan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemerintah daerah apabila tidak dapat menyusun RAD-GRK sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun diharapkan semua daerah dapat mencapai target tersebut.

 

Bagaimana koordinasi antar instansi/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan RAD GRK?

 

Dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK pasal 7 disebutkan bahwa penyusunan RAD GRK difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan sosialisasi RAD GRK, 3 (tiga) kementerian ini didukung oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan RAN GRK akan bersama-sama memberikan informasi dan fasilitasi dalam penyusunan RAD GRK di daerah. Selanjutnya suatu sekretariat RAN/RAD GRK akan dibentuk oleh Bappenas untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan RAN/RAD GRK.

 

Bagaimana kewenangan Kementerian/Lembaga pusat dalam pengembangan RAD GRK?

Kementerian/Lembaga pusat melalui sekretariat RAN/RAD GRK akan memberikan fasilitasi dalam penyusunan RAD GRK di daerah.

 

Mengapa kita perlu menghitung biaya abatement dalam kegiatan mitigasi GRK?

 

Informasi mengenai biaya untuk mengurangi emisi GRK akan diperlukan untuk membantu pembuat keputusan dalam hal menentukan prioritas kebijakan atau aksi penurunan emisi GRK. Selain itu informasi biaya ini dapat juga digunakan untuk mendesain skema pendanaan dan sistem insentif bagi daerah. Umumnya,aksi mitigasi dengan biaya abatement yang rendah dapat dibiayai oleh dana APBD untuk berkontribusi pada pencapaian target nasional sebesar -26%, aksi mitigasi dengan biaya yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk diajukan melalui dukungan internasional dalam rangka pencapaian target nasional sebesar -41% dan bahkan  untuk dijual sebagai karbon kredit.

 

Data awal apa yang sudah dimiliki Indonesia saat ini untuk menghitung biaya tersebut?

 

Saat ini sudah ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan biaya opportunity dari pengurangan emisi GRK di Indonesia. Namun, angka-angka ini belum memperhitungkan biaya transaksi dan implementasi, termasuk biaya monitoring dan penegakan hukum dari suatu kebijakan atau peraturan perundangan yang diberlakukan dalam rangka pengurangan emisi GRK di Indonesia.

 

Kegiatan/aktivitas seperti apa yang dimasukkan kedalam RAD-GRK?

Kegiatan/aktivitas yang dimasukkan kedalam RAD-GRK dipilih berdasarkan potensi dari tiap daerah sesuai dengan prioritas rencana pengembangan di tiap provinsi.

 

Selain biaya, faktor  apalagi yang harus diperhitungkan dalam menentukan prioritas kebijakan/aksi penurunan emisi GRK bagi Indonesia sebagai negara berkembang?

 

Umumnya untuk menentukan prioritas dari aksi-aksi mitigasi, dapat berdasarkan pada empat kriteria utama, yaitu: potensi pengurangan emisi, keadilan, kepraktisan dalam pelaksanaan dan biaya-manfaat.

 

Apa perangkat Monitoring, Evaluation, Reporting (MRV) yang harus disiapkan dalam penurunan emisi GRK di Indonesia?

 

Langkah awal yang harus disiapkan untuk perangkat MRV adalah menentukan baseline baik sektoral pada tingkat nasional maupun baseline untuk masing-masing daerah (terkait RAD GRK). Kemudian harus disiapkan juga lembaga MRV dan indikator-indikator MRV yang disepakati secara nasional. Indikator ini sebaiknya tidak hanya melihat pengurangan emisi saja tapi juga memasukkan indikator lainnya seperti penyaluran dan penggunaan keuangan (financial flow), co-benefits (peningkatan kapasitas SDM, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan)

 

Pada tahap implementasi RAD-GRK, apakah ada metode standar untuk memonitor hasil reduksi emisi GRK oleh aksi-aksi mitigasi di dalam RAD-GRK? Bagaimana hasil tersebut akan dievaluasi? 

 

Metode monitoring dan evaluasi akan dikembangkan oleh kelompok kerja di bawah pemerintah provinsi.

Apakah baseline BAU akan disusun di setiap provinsi atau hanya akan disusun di tingkat nasional saja? Bagaimanakan koordinasi dalam penyusunan baseline ini dilakukan?

Setiap provinsi diharapkan dapat menyusun baseline masing-masing provinsi agar dapat mengetahui jumlah penurunan emisi yang dapat dicapai berdasarkan baseline tersebut. Tingkat penurunan emisi nasional yang dicapai dari aksi mitigasi nasional dan daerah dapat dihitung jika baseline nasional telah disusun.

Koordinasi harus dilakukan antara tingkat nasional dan provinsi untuk menyusun baseline nasional.

 

Bagaimanakah cara menghitung target penurunan emisi di setiap provinsi?

Target penurunan emisi GRK dapat dihitung dengan menyusun skenario baseline di tingkat provinsi. Target penurunan emisi GRK di provinsi sama dengan skenario mitigasi di provinsi dikurangi skenario baseline di provinsi.

 

Apakah ada metode standar yang dapat digunakan untuk menghitung potensi pengurangan emisi GRK dari setiap aksi mitigasi di dalam setiap sektor, termasuk rumus, faktor emisi, dan parameter-parameter lainnya?

Metode perhitungan termasuk rumus, faktor emisi dan parameter-parameter lainnya akan mengikuti panduan IPCC 2006.

Untuk perhitungan penurunan emisi GRK oleh tiap aksi mitigasi, data aktivitas akan ditentukan dari tiap aksi mitigasi dan dimasukkan ke dalam rumus yang ada.

 

Apakah ada metode standar yang dapat digunakan untuk menghitung emisi baseline dari setiap sektor, termasuk rumus, faktor emisi, dan parameter-parameter lainnya?

 

Metode perhitungan termasuk rumus, faktor emisi dan parameter-parameter lainnya akan mengikuti panduan IPCC 2006.

Untuk perhitungan emisi baseline, data statistik akan digunakan sebagai data aktivitas yang kemudian akan dimasukkan ke dalam rumus yang ada.

 

Bagaimana menghitung estimasi emisi GRK dari suatu aktivitas?

Hal ini dilakukan dengan rumus sederhana:

Emisi GRK = data aktivitas x faktor emisi

Contoh: Penggantian lampu jalan dengan LED dapat menghemat pemakaian listrik. Dengan mengalikan MWh yang dihemat dari aktivitas ini dengan faktor emisi (0.787 tCO2/MWh faktor emisi Jawa-Bali tahun 2008), dihasilkan penurunan emisi GRK sebesar 2.46 Mio tCO2.

 

Apakah dampak ekonomi dari implementasi RAD GRK terhadap provinsi?

Dampak ekonomi dari implementasi RAD GRK terhadap provinsi sangat tergantung dari berbagai faktor:

-          Jika aksi mitigasi yang dilakukan memberikan investasi positif, seperti aksi-aksi efisiensi energi, manajemen hutan yang berkelanjutan, dan penggunaan energi terbarukan, maka pembangunan ekonomi di provinsi akan berdampak positif.

-          Pemilihan aksi mitigasi harus diprioritaskan kepada aksi mitigasi yang tidak hanya berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK yang signifikan akan tetapi juga sejalan dengan prioritas pembangunan dan dapat memberikan investasi positif terhadap provinsi.

-          Dampak ekonomi akan tergantung pada pembiayaan aksi mitigasi yang dilakukan. Untuk biaya abatement yang rendah, aksi mitigasi harus dikategorikan ke dalam aksi mitigasi yang didukung oleh dana APBN/APBD untuk mencapai target nasional -26%. Untuk aksi mitigasi dengan biaya abatement yang lebih tinggi, dapat diajukan untuk mendapatkan dukungan internasional.

 

Apakah aksi-aksi mitigasi oleh sektor swasta (perusahaan)_akan dimasukkan kedalam RAD-GRK? Jika ya, apakah biaya implementasi dari aksi-aksi tersebut akan dialokasikan kepada sektor swasta? Adakah (mekanisme) insentif bagi sektor swasta untuk partisipasi mereka dalam RAD-GRK?

 

Aksi-aksi mitigasi yang dilakukan oleh sektor swasta (perusahaan) dapat dimasukkan ke dalam RAD-GRK. Biaya untuk implementasi aksi-aksi tersebut akan disediakan oleh sektor swasta.

*(Mekanisme) insentif untuk partisipasi sektor swasta perlu dibahas.

 

Apakah RAD-GRK hanya akan memasukkan aksi-aksi mitigasi yang memiliki alokasi biaya?

Dapatkah aksi-aksi baru tanpa alokasi biaya dimasukkan ke dalam RAD-GRK?

 

Melalui klarifikasi rencana pengalokasian dana, aksi-aksi baru tanpa alokasi biaya dapat dimasukkan ke dalam RAD-GRK.

Pertanyaan Bidang Berbasis Lahan

Bagaimana keterkaitan RAN/RAD GRK dengan REDD+?

 

RAN GRK untuk sektor berbasis lahan mengacu pada satu set kebijakan dan tindakan-tindakan mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dari semua tipe penggunaan lahan, yang berpengaruh terhadap penutupan lahan dan cadangan karbon. Sehingga lingkup RAN GRK juga termasuk REDD+.

 

Pertanyaan Bidang Energi, Industri, dan Transportasi

Apakah perhitungan baseline dilakukan secara keseluruhan atau dilakukan per bidang dan sub-bidang terlebih dahulu?

Perhitungan baseline dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up. Untuk pendekatan bottom-up, perhitungan dilakukan secara bertahap, dimulai dari sub-bidang dan hasil per sub-bidang digabungkan untuk menjadi baseline bidang.

 

Bagaimana membedakan kebijakan yang ada saat ini ke dalam penyusunan baseline dan skenario mitigasi?

Bila kebijakan yang sudah ada merupakan kondisi tanpa intervensi perubahan iklim, maka kebijakan tersebut dipertimbangkan untuk penyusunan baseline. Sedangkan bila kebijakan yang sudah ada merupakan terkait intervensi perubahan iklim, maka kebijakan tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan skenario mitigasi. Contohnya adalah PP 70/2009 mengenai Konservasi Energi, dimana kebijakan ini terkait dengan skenario mitigasi karena merupakan salah satu intervensi untuk mengurangi emisi GRK

 

Apakah Industri Kecil dan Menengah (IKM) termasuk dalam grup sasaran untuk bidang industri?

Bila IKM tersebut menghasilkan emisi GRK dengan jumlah yang signifikan, maka IKM tersebut dapat termasuk dalam grup sasaran untuk bidang industri.

 

Apakah IKM termasuk dalam sub-bidang tertentu atau digabungkan menjadi satu sub-bidang?

 

IKM terkait sebaiknya dimasukkan dalam sub-bidang tertentu (sesuai dengan sektor usahanya).

 

Apakah kegiatan yang sama dan tertera dalam RAN-GRK Bidang Industri dapat diusulkan untuk sub-bidang lainnya atau di lokasi (provinsi) lainnya?

 

Kegiatan yang tertera dalam RAN-GRK bidang industri dapat diusulkan untuk sub-bidang lainnya atau di lokasi (provinsi) lainnya.

 

Bagaimana menyikapi pemakaian energi di dalam industri? Apakah termasuk kegiatan dalam bidang energi atau industri?

 

Pemakaian energi di industri merupakan salah satu aspek yang membutuhkan kesepakatan antar bidang, yaitu antar bidang energi dan industri.

 

Apakah data yang dikumpulkan harus berupa data primer (misal: data dari industri) atau bisa berupa data sekunder (misal: dari BPS)?

 

Bila memungkinkan, data yang dikumpulkan sebaiknya merupakan data primer.

 

Pertanyaan Bidang Pengelolaan Limbah

Emisi Gas Rumah Kaca apa sajakah yang dipertimbangkan dan harus dihitung dalam bidang pengelolaan limbah?

 

Emisi GRK yang harus dihitung dan dipertimbangkan dalam pengelolaan limbah diantaranya adalah emisi CO2 (contohnya dari pembakaran sampah) dan emisi CH4 (contohnya dari proses biologi di landfill)

 

 

Copyright 2012.

SEKRETARIAT RAN-GRK, Wisma Bakrie II, 6 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav B-2, Jakarta 12920
Office phone: (021)57942105, Fax: (021) 57942106, e-mail: info[at]sekretariat-rangrk.org